Persiapan Penerapan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP

Persiapan penerapan kurikulum merdeka jenjang smp – Artikel terbatas ini berangkat dari SMPN 2 Lintau Buo, salah satu sekolah pada jenjang SMP di Kab. Tanah Datar Sumbar yang berencana menerapkan Kurikulum Merdeka di Kelas 7 Tahun Pelajaran 2022/2023.

Ilustrasi gambar (kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id)

Sekolah yang berlokasi di Tigo Jangko ini, tidak termasuk Program Sekolah Penggerak (PSP) dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).

Begitu juga guru, belum ada guru yang termasuk Guru Penggerak (GP) Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).

Namun demikian Kemendikbudristek RI memberi peluang kepada sekolah diluar PSP untuk menerapkan Kurikulum Merdeka.

Pihak sekolah bersama sekolah lainnya di Kab. Tanah Datar memutuskan untuk memilih dan mendaftarkan sekolah melalui jalur Mandiri dalam IKM.

Jalur Mandiri kategori apa?

Kepala SMPN 2 Lintau Buo Syafrida SPd sebelum mendaftarkan sekolah di laman kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id telah mendiskusikannya dengan guru, pegawai dan komite sekolah.

“Jalur Mandiri kategori Mandiri Berubah, menjadi pilihan yang sudah didaftarkan oleh pihak sekolah melalui laman kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id,” ujar Syafrida SPd.

Jalur Mandiri kategori Mandiri Berubah artinya penerapan Kurikulum Merdeka akan menggunakan perangkat mengajar yang sudah disediakan.

Evaluasi potensi sumber daya

Kepala sekolah dan guru tahu persis potensi sumber daya di sekolahnya.

Mulai dari potensi sumber daya manusia sampai potensi sarana dan fasilitas belajar yang tersedia.

Potensi sumber daya manusia meliputi potensi guru dan pegawai. 

Potensi guru termasuk kualifikasi dan kompetensi. Kemudian potensi pegawai seperti kompetensi administratif yang mendukung proses pembelajaran di sekolah.

Yang tak kalah penting dievaluasi adalah potensi siswa baru (Kelas 7) yang akan menjalani pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka pada Tahun Pelajaran 2022/2023.

Evaluasi potensi siswa baru melalui telaah administrasi, sikap dan tingkah laku serta minat dan bakat disaat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Potensi sumber daya fisik sekolah yang perlu dievaluasi adalah fasilitas dan sarana prasarana serta sumber belajar.

Fasilitas belajar antara lain laboratorium praktikum seperti Laboratorium IPA dan Laboratorium Informatika. Kemudian tempat ibadah seperti Musholla serta fasilitasnya.

Fasilitas olahraga, seni dan budaya dan lain-lainnya menjadi pendukung pembelajaran ekstrakurikuler.

Sarana prasarana pendukung lainnya adalah ruang belajar yang representatif. Lingkungan sekolah yang kondusif untuk belajar diluar ruangan kelas.

Seperti diketahui dalam Kurikulum Merdeka terdapat porsi berbasis projek 25 sampai 30%. 

Hal ini akan menuntut fasilitas dan sarana penunjang projek tersebut.

Potensi lingkungan sosial masyarakat juga perlu untuk dievaluasi pihak sekolah. 

Budaya dan tradisi masyarakat dimana sekolah berada menjadi aset berharga bagi pihak sekolah dalam IKM.

Potensi dunia usaha di lingkungan sekolah perlu dievaluasi. Bagaimana pendekatan pihak sekolah dan komite sekolah merangkul dunia usaha dalam memajukan sekolah.

Evaluasi potensi sumber daya sekolah tersebut kemudian dikaitkan dengan Review Kurikulum Merdeka

Peluang dan tantangan

Perangkat mengajar memang sudah disediakan bagi sekolah yang nemilih jalur Mandiri Berubah.

Hal ini menjadi satu peluang dalam menunjang IKM. Guru tinggal memiliki, membaca dan memahami serta mengimplementasikannya dalam pembelajaran.

Bagaimana dengan buku penunjang pembelajaran Kurikulum Merdeka?

Kira-kira inilah yang menjadi tantangan dibalik peluang IKM di sekolah yang bukan PSP.

Pendanaan pengadaan buku teks dari BOS, mungkin ada namun diperkirakan terbatas dan tergantung jumlah siswa di sekolah.

Harus siap sedia

Kepala sekolah dan guru harus siap sedia dalam IPK jalur Mandiri Berubah karena sekolah sudah didaftarkan pada pemerintah.

1.Siap mental

Kepala sekolah dan guru sudah harus siap mental dalam IKM Tahun Pelajaran 2022/2023. Siap mental dengan filisofi "karena bersama maka menjadi."

Kerjasama antar guru, guru dengan kepala sekolah serta GP (Guru Penggerak) dan Pengawas Satuan Pendidikan Kab. Tanah Datar.

2.Sosialisasi 

Kepala sekolah dan guru sudah banyak mendengar tentang Kurikulum Merdeka, mungkin! Tahu dari membaca informasi berbagai media seperti internet dan media elektronik. 

Atau bisa juga dengan mengikuti pelatihan dan  webinar yang diadakan pihak Kemdikbudristek.

Namun sosialisasi sangat diperlukan dengan mengundang narasumber yang berkompeten dari Disdikbud Kabupaten.

Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pihak sekolah dengan IKM di sekolah secara langsung.

3.Siap administrasi

Persiapan yang tak kalah urgen adalah administrasi yang berkaitan dengan IPM.

Diantaranya Surat Penunjukan Sekolah sebagai IKM jalur Mandiri Berubah dari Kemendikbud.

Kemudian administrasi Pembentukan dan Penugasan tim IKM Sekolah

Selanjutnya Program Lokakarya Pendidikan yang akan diselenggarakan di sekolah.

Selain itu penyiapan Visi dan Misi sekolah sehubungan dengan Kurikulum Merdeka

Demikianlah beberapa hal penting berkaitan dengan Penerapan Kurikulum Merdeka di jenjang SMP.***